Sinergi ITB AAS Indonesia Dengan Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Non Penal
Abstract
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Metode yang digunakan berupa sosialisasi dengan mengundang para kepala desa/lurah atau perwakilan dari perangkat desa. Harapan yang ingin dicapai adalah kepala desa/lurah dan perwakilan dari perangkat desa mengetahui pentignya penanggulan tindak pidana korupsi di lingkup pemerintahan desa. Dasar hukum terkait tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Hasil survei KPK tersebut yang menjadi persoalannya adalah “minimnya sumber daya manusia yang belum mengetahui dan paham akan regulasi desa”. Strategi pencegahan korupsi desa dibagi menjadi 4 (empat), antara lain yang pertama merupakan upaya pencegahan, upaya penindakan berupa menempuh jalur hukum, dan upaya edukasi. Sinergi antara ITB AAS Indonesia dengan Pemerintah Desa Di Kabupaten Sukoharjo dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendidikan dapat berupa sosialisasi, pembinaan maupun pelatihan tentang pencegahan tindak pidana korupsi, melalui penelitian dapat berupa kerjasama penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan pemerintahan desa yang bersih dan adil, melalui pengabdian masyarakat dapat berupa turut serta membantu menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan adil dengan menanamkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
References
Aryo Putranto Saptohutomo, 2024,”ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi Di Desa Paling Tinggi”, Kompas.com, 20/05/2024, Dalam https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi
Barda Nawawi Arief Dalam Abdullah Dan Royyan Hafizi, 2020,”Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, Cendekia: Jurnal Ilmiah Indonesia, Januari 2020, Vol. 1 No. 1
Brian Z. Tamanaha Dalam Achamad Irwan Hamzani, 2014,“Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat”, Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014
Diky Anandya Dalam Tatang Guritno, 2024,”ICW Catat 731 Kasus Korupsi Pada 2023, Jumlahnya Signifikan”, Kompas.com, 19/05/2024, Dalam https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan
Dimas Wahyu, 2023,”ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022, Dataindonesia.id”, Dalam https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022
G. Peter Hoefnagels Dalam RR. Putri A. Priamsari, 2022,”Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, Jurnal Hukum Progresif, Vo. 10, No. 2 Oktober 2022
Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyo.”Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya”.Jurnal Demokrasi Vol. IX No. 1 Th. 2010
Irfan Kamil Dan Bagus Santoso, 2022, ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp. 29,4 Triliun, Kompas.com, 18/04/2022, Dalam https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294
Kundiyarro Prodjotaruno, dkk, 2022,”Buku Panduan Desa Anti Korupsi”, Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta
Marwan Effendy.2013.”Korupsi dan Strategi Nasional”, 2013, Jakarta: Pustaka Referensi
Novika Regita, “Pengertian Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Cara Penerapannya”, 12 Desember 2023, https://suteki.co.id/pengertian-tri-dharma-perguruan-tinggi-dan-cara-penerapannya/
Sarnita Sadya, 2023, ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi Di Desa Pada 2022, Dataindonesia.ai, Dalam https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022
Sudarto Dalam John Kenedi, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), Al-Amirah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017
Downloads
Published
Versions
- 2024-12-19 (2)
- 2024-12-19 (1)