ANALISIS KEPUTUSAN PENGGUNAAN TARIF PAJAK PPH BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 ATAU PASAL 31E UNTUK EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK BADAN BAGI UMKM DI KABUPATEN REMBANG

  • Agus Widodo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang
  • Siti Alliyah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang
Keywords: Pajak UMKM, PP 23, Pasal 31E, Efisiensi Pajak

Abstract

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan baru. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2018 yang mulai berlaku tanggal 1 juli 2018, yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak bagi wajib pajak yang memiliki omset sampai dengan Rp4,8 miliar. PP No. 23 tahun 2018 ini sebagai pengganti dari PP No. 46 tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk 1) membuktikan apakah terdapat perbedaan pajak terutang UMKM berdasarkan PP No.23 dengan pasal 31E, 2) membuktikan apakah apakah pajak terutang berdasarkan PP23 lebih rendah daripada pasal 31E, 3) membuktikan apakah apakah terdapat efisiensi pembayaran pajak terutang UMKM jika berdasarkan PP23 atau pasal 31E. Metode yang digunakan dalam penlitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif dalam penelitian ini akan menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita yang terjadi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah 1) Terdapat perbedaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh UMKM berdasarkan PP 23 dengan pasal 31E, 2) Perhitungan pajak terutang berdasarkan PP23 lebih rendah daripada pasal 31E, 3) Terdapat efisiensi pembayaran pajak jika UMKM memilih membayar pajak terutang berdasarkan PP23, yaitu rata-rata sebesar Rp40.929.852.

References

Chandler, R. C., dan J. C. Plano, 1988, The Public Administration Dictionary. John Wiley & Sons.
Creswell, John W, 2014, Research Designed Pendekatan Kualitatif dan Mixed. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Dewi, Nurul Laila dan Yeti Apriliawati, 2021, Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Efisiensi Beban Pajak UMKM (Studi Kasus pada CV Jifast, CV Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour), Indonesian Accounting Literacy Journal, Vol.1, No.2, Hal.257-266.
Elo, S. and Kyngas, H, 2007, The Qualitative Content Analysis Process, Journal of Advanced Nursing, 62, 107-115.
Faisal, Mochammad Al, 2020, Perencanaan Pajak Dalam Analisis Pengambilan Keputusan Sesuai PP 23 Tahun 2018 Atau PPh Pasal 31E Pada CV. YZ (Studi Kasus KKP Howard), Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.
Fauziah, Ulfah dan Bernard E. Tidajoh, 2018, Perencanaan Pajak Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Substansi, Vol.2, No. 2, Hal. 199-213.
Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I, 2008, Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework, Journal of Economic Psychology, Vol. 29, No. 2, Hal, 210–225.
Loeprick, J, 2009, Small Business Taxation: Reform to Encourage Formality and Firm Growth, Investment Climate in Practice, Vol. 9, No.1, Hal. 169–192.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
Republik Indonesia, Surat Edaran Dirjen Pajak No. 66/PJ/2010 Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Sekaran, Uma dan Bougie Roger, 2010, Research Method for Business A skill Building Approach (5th edition), John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom.
Suandy, Erly, 2008, Hukum Pajak. Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
Published
2021-12-20